Informasi Kebijakan Dan Regulasi Terkait Pandemi Covid 19

Dalam rangka pelaksanaan program PEN melalui skema penempatan dana yang ditujukan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan serta memberikan tambahan kredit atau pembiayaan modal kerja. DPR RI akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 menjadi Undang-Undang . Disahkannya Perppu tersebut diharapkan dapat memberikan fondasi bagi Pemerintah untuk melakukan langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, kebijakan BSU dikeluarkan untuk mencegah pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya, serta membantu pekerja yang dirumahkan. Pemerintah tidak akan berhenti pada tiga aturan itu saja untuk menengani penyebaran virus corona. Ada juga Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden untuk mengatur mudik lebaran 2020. Pemerintah akan menambah anggaran kartu sembako, kartu prakerja, dan subsidi listrik. Terakhir, Rp70,1 Triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat .

Berdasarkan kewenangan dimaksud, dalam hal terdapat Bank yang mengalami permasalahan solvabilitas, LPS melakukan pemeriksaan bersama dengan OJK untuk penanganan permasalahan solvabilitas Bank. Perlindungan bagi rakyat juga perlu diperhatikan dalam kebijakan new normalsebagai kebijakan baru yang digalakan pemerintah dalam menyikapi Covid-19.Setelah sebelumnya pemerintah mengikutin perintah WHO untuk menerapkan physical distancing dan isolasi diri sebagai bentuk perlindungan dari Covid-19, kini pemerintah memperbarui kebijakannya dengan istilah new regular. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melonggarkan ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar .

Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat Huruf a dan Huruf b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk. Pandemi Covid-19 telah memunculkan efek domino di banyak lini kehidupan masyarakat world. Persebaran virus SARS-COV-2 ini jelas terjadi sangat eksponensial dan berdampak simultan secara multidimensional. “Juga memperluas underlying transaksi bagi investor asing dan penggunaan bank Togel HK kustodi international dan domestik untuk kegiatan investasi,” ujar Jokowi. Untuk mengatasi dampak pandemi corona di Indonesia, pemerintah menerbitkan Perppu baru yang diteken Presiden Jokowi pada hari ini. Pembentukan hukum yang bertanggung jawab sosial atau towards socially accountable lawmaking.

Peraturan pemerintah mengenai pandemi

Perppu 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Pembatasan Sosial ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, serta pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kebijakan ini termasuk menetapkan batasan defisit anggaran melampaui three % dari PDB selama masa penanganan corona, penerbitan surat utang dan/atau surat berharga negara untuk dibeli BUMN, investor korporasi atau pun inverstor ritel.

Mulya